terkini

Iklan

Miris! Video Siswa SMP di Jawa Barat Penuh Luka Viral, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Keamanan Anak di Sekolah?

Rabu, 11 November 2026, November 11, 2026 WIB Last Updated 2026-11-12T07:43:00Z

CAHAYANKRI.COM, JAWA BARAT - Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh beredarnya video seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Jawa Barat yang diduga menjadi korban kekerasan fisik. Peristiwa tersebut memicu keprihatinan masyarakat sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai keamanan anak di lingkungan pendidikan.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan kekerasan terhadap seorang siswa SMP di wilayah Kabupaten Sukabumi. Korban berinisial AI (12) dilaporkan mengalami cedera serius setelah diduga mengalami kekerasan oleh sejumlah rekan sekolahnya.

Berdasarkan pemberitaan detikJabar pada 11 November 2026, korban mengalami cedera pada bagian tulang ekor dan pergeseran tulang lutut hingga kesulitan berjalan. Polisi menyatakan perkara tersebut sedang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukabumi.

Selain kasus Sukabumi, perhatian publik juga tertuju pada video siswa SMP di Jawa Barat yang memperlihatkan wajah penuh luka lebam. Informasi yang beredar menyebutkan dugaan perselisihan antara siswa dan guru setelah siswa tersebut mengejek gurunya dengan sebutan tertentu. Namun, kronologi dan lokasi kejadian masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Kekerasan Bukan Metode Pendidikan

Peristiwa tersebut kembali mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk belajar, berkembang, dan membangun karakter.

Dalam dunia pendidikan, kedisiplinan memang penting. Siswa wajib menghormati guru, menaati tata tertib, serta menjaga perilaku terhadap sesama. Namun, pembinaan tidak boleh dilakukan melalui tindakan kekerasan fisik maupun psikis.

Hal yang sama juga berlaku bagi guru. Tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter peserta didik, tetapi pelaksanaan tugas tersebut harus tetap menghormati hak dan keselamatan anak.

Perlindungan Anak Memiliki Landasan Hukum

Secara hukum, perlindungan peserta didik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 54 mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.

Sementara Pasal 76C melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dengan demikian, setiap dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan perlu ditangani secara serius melalui pemeriksaan objektif dan mekanisme hukum yang berlaku.

Pemerintah dan Dinas Pendidikan Diminta Tidak Tinggal Diam

Munculnya berbagai kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi momentum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta pengelola sekolah untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan perlindungan peserta didik.

Sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses, prosedur penanganan kekerasan, serta pendampingan psikologis bagi korban.

Aparat penegak hukum juga perlu memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap memperhatikan hak anak, termasuk apabila pihak yang diduga terlibat juga masih berusia anak.

Pendidikan seharusnya melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter, bukan meninggalkan trauma. Guru harus dihormati, siswa harus dilindungi, dan setiap dugaan kekerasan harus diusut berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku.


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Miris! Video Siswa SMP di Jawa Barat Penuh Luka Viral, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Keamanan Anak di Sekolah?

Terkini

Topik Populer

Iklan